UNDANG - UNDANG
1. Undang Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan klik undang undang ketenagakerjaan, Advokat Isnanto SH 081252229338
2. Undang - Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PPHI klik Undang Undang PPHI.Advokat Isnanto SH, 081252229338
3. Undang - Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja klik Undang Undang Serikat Pekerja, advokat Isnanto,SH 081252229338
4. Undang - Undang No 9 tahun1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum klik Undang Undang Demo.Advokat Isnanto SH 081252229338
PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan klik PP 78 Advokat Isnanto SH 081252229338
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
1. Permennaker 6 tahun 2016 tentang THR klik Permennaker THR Advokat Isnanto, SH 081252229338
2.Permennaker 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan klik Permennaker 33 2016 Advokat Isnanto SH 081252229338
3. Permennaker 1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah klik Permenaker-1-2017 Advokat Isnanto SH 081252229338
4. Permennaker 232 tahun 2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah klik Permennaker 232 th 2003 Advokat Isnanto SH 081252229338
PERATURAN GUBERNUR
1. Pergub 25 tahun 2014 tentang Juklak penyerahan pekerjaan klik Pergub 25 2014 Advokat Isnanto SH 081252229338
2. Pergub 9 tahun 2013 tentang Penyerahan Pekerjaan klik Pergub 9 tahun 2013 Advokat Isnanto SH 081252229338
Subscribe to:
Posts (Atom)
-
Hukum Poligami Konstruksi hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 adalah monogami dan monoandri, ar...
-
Undang Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / PPHI berlandaskan pada geist penyelesaian secara mus...
-
Perhitungan pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja telah diatur di Pasal 156 Undang Undang No 13 Tahun 2003, sedangkan untuk jenis -...